Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru

Rendy Wahyu Satriyo Putro[1]

Abstrak

Rezim Orde Baru dalam perjalanannya banyak mengedepankan urusan pembangunan dalam bidang ekonomi. Modal asing adalah salah satu faktor pendukung dari pembangunan khususnya bidang ekonomi. Namun, banyak juga penyimpangan-penyimpangan dalam bidang ekonomi yang banyak menguntungkan pihak konglomerat. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak program-program pembangunan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dalam usaha menyejahterakan rakyat yang mendorong stabilisasi ekonomi nasional. Program-program pembangunan ekonomi menitikberatkan ekonomi kerakyatan yang juga berkelanjutan.

Kata Kunci    : Kebijakan, Pembangunan, Ekonomi, Orde Baru.

Pendahuluan

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dari segi ekonomi dapat dikatakan membangun perekonomian Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Lama yang juga dibarengi dengan turunnya perekonomian pada masa akhir pemerintahan Orde Lama. Seoharto pada masa Orde Baru yang menjadi presiden Republik Indonesia dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan”. Pembangunan di segala bidang yang khususnya pembangunan dalam bidang perekonomian adalah salah satu kebijakan Soeharto yang paling menonjol.

Menurut T. Gilarso (1986: 212-214) Pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi saja, melainkan sekaligus juga harus menjamin pembagian pendapatan yang lebih merata sesuai dengan rasa keadilan, dan tetap menjaga dan mempertahankan stabilitas nasional, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dengan kata lain, Pemerintah Orde Baru mempunyai kebijakan ekonomi yang juga disebut ekonomi kerakyatan.

Perubahan besar masyarakat Indonesia karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memberikan kesan adanya sumbangan luar biasa dari teknokrat ekonomi dan hampir-hampir melupakan kemungkinan adanya jasa kepakaran lain-lain di luar ekonomi. Jika ada profesi lain di luar ekonomi ia adalah militer yang telah berjasa menjaga kestabilan politik pemerintah Orde Baru, yang pada gilirannya memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Mubyarto, 2003).

Dari paparan di atas,  perlu kita kaji ketahui bagaimana kebijakan awal ekonomi Orde Baru, Ekonomi Kerakyatan, dan Program Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Kebijakan Awal Ekonomi Orde Baru

Selama tahun 1964-1966, hiperinflasi melanda Indonesia dengan akibat lumpuhnya perekonomian. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang mulai memegang kekuasaan pemerintahan pada bulan Maret 1966 memberikan prioritas utama bagi pemulihan roda perekonomian. Sejumlah ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditarik sebagai penasehat ekonomi pemerintah, dan bebarapa di antaranya kemudian menduduki jabatan penting dalam kabinet. Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik, dan pada bulan April tahun itu Repelita I dimulai. Dasawarsa setelah itu penuh dengan peristiwa-peristiwa penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Perekonomian tumbuh lebih cepat dan lebih mantap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pergeseran-pergeseran telah terjadi dalam struktur perekonomian dan komposisi output nasional (Anne Booth dan Peter McCawley, 1981: 1-2).

Menurut Katoppo (2000: 269) dalam Hariyono (2006: 310) menjelaskan bahwa tim ekonomi yang sering disebut sebagai staf pribadi untuk urusan ekonomi terdiri dari pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Mereka adalah Wijoyo Nitisastro (sebagai ketua), Dr. Mohamad Sadli, Dr. Emil Salim, Dr. Ali Wardana, Dr. Subroto dan Sumitro Joyohadikusumo. Mereka merupakan inti dari teknokrat Orde Baru yang banyak berpengaruh dalam kebijakan ekonomi Soeharto. Sebuah kebijakan yang berusaha melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sebelum disampaikan ke Presiden, konsep dari tim ahli “digarap” oleh Sudharmono dan Wijoyo. Hal tersebut dilakukan agar dalam sidang kabinet tidak ada lagi perdebatan. Kabinet memberi laporan kemudian Presiden Soeharto memberi petunjuk dan pengarahan.

Proses transisi kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru membawa pengaruh yang signifikan terhadap orientasi pembangunan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi yang salah satunya diindikasikan dengan timbulnya hiperinflasi hingga 635% mendorong pemerintah baru untuk segera menciptakan stabilisasi ekonomi. Salah satu kebijakan yang menyolok adalah mulai masuknya bantuan/hutang yang berasal dari negara-negara kapitalis (Hariyono, 2006: 306).

Presiden Soekarno dan pra pendukungnya masih terus berusaha menciptakan pembangunan politik dan ekonomi yang mandiri. Program Trisakti (berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta berkepribadian di lapangan kebudayaan) masih mempunyai pengaruh pada pendukung Soekarno. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Soekarno mengecam tindakan faksi Soeharto yang menjalin hubungan dengan kekuatan asing untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi (Hariyono, 2006: 309).

Tanggal 11 Maret 1966 Presiden menerbitkan Surat Perintah (terkenal dengan istilah Super Semar) kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Pangkostrad untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan negara. Tetapi ternyata Super Semar tersebut dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan Presiden dengan dukungan MPRS. Kemudian disusul dengan dibentuknya Pemerintahan Orde Baru dibawah pimipinan Jenderal Suharto yang menjanjikan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata secara operasional sejak awal sudah menyimpang dari jiwa Pancasila dan UUD 1945, terbukti dengan terbitnya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing[2] yang jelas-jelas bertujuan menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya sistem ekonomi[3] liberal kapitalistik serta diterapkannya sistem ekonomi trickle down effect yang menguntungkan fihak konglomerat  dan tidak berpihak kepada kepentingan dan partisipasi rakyat yang nota bene adalah pemegang kedaulatan negara (Hariyono, 2003).

Setelah berhasil melakukan desakan terhadap Prasiden untuk memberi surat perintah Supersemar dan memanfaatkannya sebagai alat legitimasi transfer of souverignty dengan disahkan melalui Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966[4] Soeharto dan para pendukungnya disibukkan untuk melakukan konsolidasi politik dan ekonomi. Lembaga MPRS yang sudah didominasi oleh Soeharto dan para pendukungnya mengeluarkan TAP No. XXIII/MPRS/1966 tentang dasar pembangunan ekonomi yang cenderung kapitalistik (Hariyono, 2006: 309). Dapat dilihat dari TAP MPRS No.XXIII/MPRS/1966, BAB I Pasal 1 berbunyi “Sadar akan kenyataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan yang cepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini adalah penyelewengan dari pelaksanaan secara murni daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam tidak adanya pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah dan senantiasa kurang diserasikannya kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi serta dikesampingkannya prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, maka jalan keluarnya adalah kembali kepelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen”.

Kebijakan rezim Orde Baru menggeser rezim Demokrasi Terpimpin semakin memberi peluang untuk melakukan perubahan kebijakan dalam bidang ekonomi. Pemerintah selain menghadapi infrastruktur ekonomi yang kurang kondusif juga beban hutang luar negeri yang lebih dari $ 2.400 juta. Kekuatan borjuasi lokal, pengusaha keturunan Cina serta kalangan militer yang telah lama terlibat dalam bidang ekonomi berkebutuhan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang kapitalistik. Sebuah program pembangunan yang memungkinkan terjadinya realisasi antara kekuatan ekonomi internasional dengan borjuasi nasional (Hariyono, 2006: 309).

Ketika Orde Baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Sukarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula. Salah satu masalah pertama Suharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada akhir tahun 1965, jumlahnya mencapai US$ 2, 36 miliar, 59, 5% di antaranya merupakan utang kepada negara komunis (42% kepada Uni Soviet), 24,9% kepada negara barat, dan sisanya kepada negara-negara nonkomunis lainnya. Jepang adalah kreditor terbesar di luar negara-negara komunis (9,8% dari total uang). Walaupun utang ini sangat besar, harus dicatat bahwa jumlah ini jauh lebih kecil daripada utang yang kelak diperoleh Orde Baru. Para kreditor nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama-sama dan akhirnya IGGI (Inter-Govermental Group on Indonesia) pada tahun 1967. Dari bulan Juli 1966, mereka mulai menjadwal ulang pembayaran utang Indonesia. Pada bulan Oktober, Adam Malik, yang telah memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet, juga menjadwal ulang sebagian pembayaran utang Indonesia kepada Uni Soviet (M.C. Ricklefs, 2008: 602).

Revrisond Baswir menjelaskan bahwa Pemerintahan Orde Baru memandai bergesernya bandul perekonomian Indonesia ke sisi kanan. Hal itu antara lain ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No. 1/1967 dan UU Koperasi No. 12/1967. Memang, di awal Orde Baru ini gagasan ekonomi kerakyatan sempat mencoba muncul kembali. Tetapi dalam pergulatan pemikiran yang terjadi antara kubu ekonomi kerakyatan yang antara lain dimotori oleh Sarbini Sumawinata, dengan kubu ekonomi neoliberal yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro, kubu ekonomi neoliberal muncul sebagai pemenang. Sarbini hanya sempat singgah sebentar di Bappenas pada beberapa tahun pertama Orde Baru.

Pada tahun-tahun permulaan Orde Baru, bank sentral bertindak sebagai perantara dalam tabungan yang diinvestasikan dalam bentuk mata uang. Sebagian dengan menyediakan kredit langsung (terutama untuk usaha-usaha produksi pangan) dan sebagian dengan pemberian modal kembali kredit bank negara untuk program-program yang diprioritaskan, misalnya rencana intensifikasi padi (Bimas) dan Program Investasi Jangka Menengah (H.W. Arndt, 1994: 178).

Struktur ekonomi juga bisa dimantapkan pada tahun 1968. Minyak merupakan fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah, meskipun industri lain yang memerlukan modal intensif dan teknologi tinggi serta menghasilkan mineral dan karet juga berkembang pesat. Pengeboran lepas pantai dimulai pada tahun 1966 dan berkembang pesat pada tahun 1968. Pada bulan Agustus 1968, peran bisnis tentara semakin kokoh ketika perusahaan minyak Pertamin (didirikan pada tahun 1961) dan Permina digabung menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara). Pertamina dimanfaatkan sebagai kerajaan pribadi oleh Ibnu Suwoto, yang segera memperoleh reputasi internasional berkat manajemennya yang agresif dan penuh visi[5], reputasi yang kemudian runtuh pada tahun 1975[6]. Pertamina hanya sedikit melakukan pengeboran sendiri, selebihnya perusahaan ini (dan bukan pemerintah) mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan perusahaan asing. Produksi minyak tumbuh sekitar 15% pada tahun 1968-9 dan hampir 20% pada tahun 1970 (M.C. Ricklefs, 2008: 612).

Kenaikan harga minyak antara bulan November 1973 dan Juni 1974 meningkatkan penerimaan devisa bagi Indonesia lebih dari dua kali lipat, karena sebagian besar peningkatan tersebut (sesudah adanya negosiasi kembali pembagian keuntungan dengan perusahaan-perusahaan minyak) dengan sendirinya menambah penerimaan pemerintah Indonesia, sehingga penghasilan pemerintah juga naik hampir dua kali lipat (H.W. Arndt, 1994: 178).

Minyak merupakan segalanya dalam kehidupan ekonomi manusia. Dengan minyak kita mampu membangun, karena dengan sumbangan minyak, tabungan pemerintah dapat terbentuk. Melalui minyak pula stabilisasi ekonomi atau pengendalian inflasi dapat dilakukan baik langsung atau tidak langsung dari subsidi minyak. Dengan minyak sebagai sumber penerimaan utama, anggaran belanja berimbang dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya (Soeharsono Sagir, 1983: 97).

Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya (Mubyarto, 2002).

Ketika Bung Hatta memperjuangkan kaum pribumi dihadapan dominasi ekonomi kolonial, istilah yang dipakai adalah ekonomi rakyat. Dari sinilah muncul kesan diskriminatif terhadap istilah ekonomi rakyat. Yaitu, istilah yang hanya memperhatikan golongan tertentu (kalangan bawah), yang sekaligus menempatkan golongan lain (kalangan atas) seolah-olah sebagai musuh yang harus diperangi. Oleh karena itu, GBHN menggunakan istilah ekonomi kerakyatan. Sungguh pun begitu, dalam prakteknya, substansinya tetap ekonomi rakyat. Maksudnya, ketika ekonomi kerakyatan itu diaplikasikan, kususnya selama pemerintahan Orde Baru, hal itu dimanifestasikan ke dalam bentuk kebijakan yang secara khusus ditujukan pada ekonomi rakyat kecil, dan bukan kebijakan yang bersifat holistik (Munawar Ismail, 2011).

Perlu digarisbawahi bahwa ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.  Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political will), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil (saya tidak membuat penilaian terhadap sistem JPS), adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar (Fredrik Benu, 2002).

Pada awal pembangunan, janji yang dirumuskan dalam kebijakan pembangunan adalah pembangunan yang berbasis rakyat (Nugroho, 2001: 377). Mubyarto (1999: 19) menyatakan bahwa konsep pembangunan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan ialah sistem ekonomi yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan sistem nilai bangsa Indonesia (sistem ekonomi atau aturan main yang dibuat sendiri) tentuya memberikan peluang bahwa aturan main itu sesuai dan lebih tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut di atas mengandung arti bahwa hakikatnya ekonomi Indonesia yang bersumber pada ideologi Pancasila dengan mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 adalah sistem ekonomi kerakyatan dan moralistik yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional.

Walaupun negara memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan, sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung anti pasar dan mengabaikan efisiensi. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan hidup. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan semata-mata atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan didasarkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan perekonomian (Revrisond Baswir, 2008: 23).

Pada masa Orde Baru, kondisinya tidak jauh berbeda, yaitu rakyat kecil tetap terisolasi. Pemihakan kepada rakyat kecil baru muncul ketika kebijakan “delapan jalur pemerataan” ditetapkan. Kebijakan ini terpaksa diambil karena hasil pembangunan pada tahap sebelumnya banyak dinikmati oleh kelompok elit. Sungguh pun ada “delapan jalur pemerataan”, dalam perjalanan selanjutnya, pemisahan antara kelompok bawah dan atas semakin nyata. Bukannya berhenti, konglomerasi di semua sektor terus menggurita sampai runtuhnya rejim Orde Baru (Munawar Ismail, 2011).

Program Pembangunan Nasional

Menurut ketetapan  GBHN, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila; di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat; dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis; serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai (T. Gilarso, 1986: 210).

Pembangunan nasional mencakup segala bidang secara terpadu, tetapi titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pada bidang ekonomi, sedangkan bidang-bidang lainnya (Politik, Hankamnas, Agama dan Sosial Budaya) bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Sasaran utama pembangunan di bidang ekonomi yaitu untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Jadi pembangunan harus mampu membawa perubahan yang cukup fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia: dari negara agraris dengan titik berat pada pertanian dan hanya sedikit industri harus berubah menjadi struktur ekonomi yang seimbang, yakni di mana industri sebagai tulang punggung ekonomi kita yang didukung oleh pertanian yang kuat dan tangguh (T. Gilarso, 1986: 212).

Kebijakan pembangunan nasional Indonesia selama masa orde baru, yang dirumuskan dalam program Pembangunan Jangka Panjang (PJP), telah berhasil mengangkat angka pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan pada saat itu. Namun di sisi lain, keterlibatan masyarakat baik dalam proses maupun dalam pemanfaatan hasil, belum mencapai tingkatan yang merata (adil). Sebaliknya, proses dan hasil pembangunan tersebut masih sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, terutama para pemilik modal. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan, mengingat model pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, dengan konsekuensi menjadikan uang atau capital sebagai yang paling pokok. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses maupun pemanfaatan hasil, terbatas pada mereka yang kuat secara ekonomi. Pada gilirannya, kondisi ini menyebabkan keresahan sosial yang berujung pada krisis multidimensi dan ancaman disintegrasi nasional (Aris Munandar, 2002: 12).

Pembangunan yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang memaksimumkan keuntungan pembangunan ekonomi dengan syarat menjaga pemasokan dan kwalitas sumber daya alam selamanya. Pembangunan ekonomi di sini bukan hanya menaikkan pendapatan riil kepita saja, tetapi juga meliputi perubahan struktural dalam ekonomi di masyarakat (Widjajano Partowi, 1992: 22).

Kebijakan dan program pembangunan yang disusun setiap lima tahun (Repelita) sekali dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasionalnya telah “membius” dan menambah keyakinan masyarakat akan kehebatan pembangunan. Hal ini diperkuat dengan laporan-laporan, data statistik, dan dukungan dunia internasional yang menunjukkan kesuksesan pelaksanaan pembangunan -- menurunnya angka kemiskinan sampai 15% pada tahun 1990; angka pertumbuhan ekonomi (PNB) yang tinggi, mencapai 7,34% tahun 1993 dan pendapatan perkapita (PDB) mencapai 919 dolar per tahun; perkembangan teknologi dan industri (industri pesawat terbang dan mobil nasional); serta indikator-indikator sosial-ekonomi lainnya -- semakin menambah kepercayaan bangsa Indonesia akan keampuhan dan “kesaktian” kata pembangunan, meskipun dalam kenyataannya sebagian besar mereka hidup dalam kesulitan dan kebodohan karena kemiskinan (Aris Munandar, 2002: 13).

Peranan energi untuk pembangunan di Indonesia ada dua macam yaitu sebagai sumber dana pembangunan (penerimaan pemerintah) dan mata uang asing (ekspor) yang utama untuk memenuhi kebutuhan energi domestik (Widjajano Partowi, 1992: 22).

Menurut Anne Booth dalam Donald K. Emmerson (2001: 190) dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) pertama, yang dimulai pada April 1969, pertanian diberi perhatian utama, dan pada pertengahan 1980-an Indonesia telah mampu mencapai tingkat berswasembada dalam persediaan beras, asal tidak terjadi kendala yang tak terduga. Ketimbang negara pengekspor minyak dan gas lainnya yang menganggap kenaikan harga energi dunia sebagai kesempatan yang enak untuk membayar harga impor makanan dengan penghasilan dari ekspor hidrokarbon—minyak dan gas—perhatian Indonesia terhadap pemeliharaan hasil pertanian dalam negeri benar-benar mengesankan.

Pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dapat berjalan relatif efisien dengan adanya kebijakan politik yang otoriter. Arus modal asing yang berelasi dengan modal dalam negeri pada akhirnya dapat berkembang dengan pesat sehingga banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Ternyata di tengah arus penanaman modal yang besar, kalangan pengusaha menengah ke bawah banyak yang tersisih. Sementara sistem pemerintahan yang otoriter memungkinkan proses dan kebijakan tidak berlangsung secara transparan akibat akuntabilitas yang rendah. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan kebijakan dan penanaman modal asing banyak diwarnai oleh nuansa kolusi dan korupsi yang potensial menghancurkan sistem politik ekonomi Orde Baru (Hariyono, 2006: 313).

Menurut Agus Purbathin Adi (2003: 1) menjelaskan bahwa desa memegang peranan yang strategis dalam proses pembangunan nasional, disamping karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di perdesaan, juga karena pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan otonom sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Melalui pemerintahan desa, masyarakat desa mengatur dan mengurus rumah tangganya, sesuai kebutuhan dan budaya setempat. Akan tetapi, kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru,  mengakibatkan masyarakat desa dalam posisi marjinal, hanya menjadi pengikut dan obyek semata. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak. Masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah, belum menjadi subyek pembangunan, atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak).

Kegagalan penerapan program-program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralisasi dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Partisipasi saat itu lebih diartikan pada bagimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaanya berasal dari pemerintah (Agus Purbathin Adi, 2003: 1-2).

PENUTUP

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dari segi ekonomi dapat dikatakan membangun perekonomian Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Lama yang juga dibarengi dengan turunnya perekonomian pada masa akhir pemerintahan Orde Lama. Seoharto pada masa Orde Baru yang menjadi presiden Republik Indonesia dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan”. Pembangunan di segala bidang yang khususnya pembangunan dalam bidang perekonomian adalah salah satu kebijakan Soeharto yang paling menonjol.

Selama tahun 1964-1966, hiperinflasi melanda Indonesia dengan akibat lumpuhnya perekonomian. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang mulai memegang kekuasaan pemerintahan pada bulan Maret 1966 memberikan prioritas utama bagi pemulihan roda perekonomian. Sejumlah ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditarik sebagai penasehat ekonomi pemerintah, dan bebarapa di antaranya kemudian menduduki jabatan penting dalam kabinet. Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik, dan pada bulan April tahun itu Repelita I dimulai. Dasawarsa setelah itu penuh dengan peristiwa-peristiwa penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Perekonomian tumbuh lebih cepat dan lebih mantap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pergeseran-pergeseran telah terjadi dalam struktur perekonomian dan komposisi output nasional.

Pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dapat berjalan relatif efisien dengan adanya kebijakan politik yang otoriter. Arus modal asing yang berelasi dengan modal dalam negeri pada akhirnya dapat berkembang dengan pesat sehingga banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Ternyata di tengah arus penanaman modal yang besar, kalangan pengusaha menengah ke bawah banyak yang tersisih. Sementara sistem pemerintahan yang otoriter memungkinkan proses dan kebijakan tidak berlangsung secara transparan akibat akuntabilitas yang rendah. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan kebijakan dan penanaman modal asing banyak diwarnai oleh nuansa kolusi dan korupsi yang potensial menghancurkan sistem politik ekonomi Orde Baru.

DAFTAR RUJUKAN

Adi, Agus Purbathin. 2003. Pengembangan Program Pembangunan Desa. Makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Perencanaan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Perdesaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) Jakarta, Kuta-Lombok, 7-9 Oktober 2003.

Anne Booth dan Peter McCawley (ed). 1982. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES.

Arndt, H.W. 1994. Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Baswir, Revrisond. Ekonomi Kerakyatan: Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional. Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Jogjakarta.

Baswir, Revrisond. 2008. Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Di Indonesia. Mata Kuliah Penunjang Desertasi Tidak Diterbitkan. Universitas Airlangga Surabaya.

Benu, Fredrik. 2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Th. I - No. 10.

Emmerson, Donald K. (Ed.). 2001. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia.

Gilarso, T. 1986. Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar 1. Yoyakarta: Penerbit Kanisius.

Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila. Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan PUSTEP, UGM, Yogyakarta, 3 Juni 2003.

Hariyono. 2006. Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar bagi Modal Asing. Jurnal Eksekutif, volume 3, nomor 3, Desember 2006: 306-313.

Ismail, Munawar. Membumikan Ekonomi Kerakyatan. Koran Inspirasi edisi Maret 2011.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Aditya Media.

Mubyarto. 2002. Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi. Makalah untuk Koferensi Nasional Komisi Pengembangan Sosial ekonomi, Konferensi Waligereja Indonesia, Yogyakarta, 12 September 2002.

Mubyarto. 2003. Paradigma Kesejahteraan Rakyat Dalam Ekonomi Pancasila. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Th. II - No. 4.

Munandar, Aris. 2002. Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1, September 2002: 12-24.

Nugroho D, Riant. 2001. Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global. Jakarta: Gramedia.

Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Sagir, Soeharsono. 1983. Masalah Ekonomi Indonesia 1982. Bandung: Penerbit Angkasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

---

[1] Pendidikan Sejarah Off A 2009 NIM: 109831416506

[2] Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut (UU No.1 tahun 1967, pasal 1).

[3] Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam  perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah (UU No.1 tahun 1967, pasal 4).

[4] Tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.

[5] Rencana ekonomi pemerintah tergantung pada pengendalian pendapatan minyak, yang berarti harus mampu mengendalikan Pertamina. Di bawah kepemimpinan Ibnu Suwoto, Pertamina telah tumbuh menjadi salah satu korporasi terbesar di dunia. Pertamina menghasilkan sendiri 28, 2% minyak nasional pada akhir tahun 1973 dan mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan Caltex (menghasilkan 67, 8% minyak) dan Stanvac (3, 6%). Pertamina juga menguasai 7 kilang minyak Indonesia, terminal-terminal minyak, 116 kapal tangki, 102 kapal lainnya, dan sebuah maskapai penerbangan. Pertamina juga menanamkan modalnya di perusahaan semen, pupuk, gas alam cair, baja, rumah sakit, perumahan, pertanian padi, dan telekomunikasi, serta membangun kantor eksekutif kepresidenan (Bina Graha) di Jakarta (M.C. Ricklefs, 2008: 620-621)..

[6] Hampir semua kebijakan Pertamina berada di luar kendali pemerintah dan dilakukan berdasarkan utang besar-besaran, manajemen yang kacau balau, dan korupsi. Pada tahun 1973, pemerintah memperketat syarat-syarat peminjaman dana oleh Ibnu Suwoto dari luar negeri. Pada bulan Februari 1975, Pertamina tidak mampu lagi membayar pinjaman dari beberapa bank Amerika dan Kanada. Informasi yang kelak dikeluarkan banyak menghilangkan nama baik elite Indonesia di mata masyarakat Indonesia dan asing. Pemerintah mengambil alih Pertamina  dan berusaha membayar utang-utangnya, yang tercatat lebih dari US$ 10 milyar. Pertamina kini berada di bawah kendali pemerintah, namun dengan harga yang mahal (M.C. Ricklefs, 2008: 621).